Jln. A.Yani No.5 Kw.Begumit Kode Pos 20761

Jln. A.Yani No.5 Kw.Begumit Kode Pos 20761

----- CAMAT BINJAI -----

----- CAMAT BINJAI -----
MAHARDHIKA SASTRA NST. S.STP.MAP

PETA Kab. Langkat

TRANSLATE

Bila anda belum siap untuk bisa menerima kritikan, maka anda belum siap untuk dipuji.
Diberdayakan oleh Blogger.
Home » » BUPATI NGOGESA BERI PENGARAHAN MENGENAI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BUPATI NGOGESA BERI PENGARAHAN MENGENAI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Stabat,  (PDE)
29 Agustus 2016 - 09:57:22 WIB,    hendra - PDE

Ada 6 Komponen yang diperlukan dalam pembangunan sistem administrasi kependudukan, pernyataan tersebut disampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui pidato tertulisnya yang dibacakan Asissten I Adm. Pemerintahan Abdul Karim saat memimpin Apel gabungan Pemerintah Kabupatan Langkat yang berlangsung dihalaman kantor Bupati Langkat, Senin (29/8).
Menurut Ngogesa, 6 komponen itu merupakan sebuah pengarahan yang harus diperhatikan instansi terkait sehingga perpaduan antara 6 komponen tersebut dapat mewujudkan birokrasi Pemerintahan yang efektif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Lanjutnya, 6 komponen tersebut yakni, adanya dasar hokum yang kokoh, kelembagaan, sumber daya aparatur, partisipasi masyarakat dan mekanisme pelayanan.
“Dari seluruh komponen itu, mekanisme pelayanan adalah hal terpenting menjadi perhatian, dan untuk mewujudkannya, dibutuhkan perubahan paradigma” ujar Ngogesa.
Tambah Ngogesa, Paradigma dimaksud, yakni menjadikan masyarakat tidak lagi sebagai Abdi, melainkan sebagai pelanggan yang mempunyai hak atas layanan dalam jumlah dan kualitas tertentu.
“Masyarakat saat ini dapat menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk itu, jalankan tugas dan amanah dengan profesionalitas” harap Ngogesa kepada seluruh peserta Apel yang terdiri dari ASN dari tiap-tiap Intansi, baik itu Dinas, Badan, Kantor dan Bagian.
Mengenai Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dari Usia 0-17 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kontitusional anak sebagai warga Negara. Ngogesa menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan tahap pertama dilakukan di 50 Kabupaten/kota se-Indonesia  selanjutnya akan diimplementasikan ke seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2017.
Karenanya, Ngogesa menghimbau kepada Instansi terkait dan seluruh SKPD dijajaran Pemkab. Langkat agar mengingatkan kepada masyarakat dilingkungan tempat tinggal masing-masing untuk mendatangi tempat pelayanan perekaman KTP-EL di kecamatan masing-masing.
“ini penting, khususnya kepada masyarakat yang wajib KTP yang belum melakukan perekaman agar memiliki akta-akta pencatatan sipil sebagai bukti otentik, kedudukan dan kepastian hokum seseorang” kata Ngogesa.  (Humas/Informasi)

0 komentar:

Posting Komentar


YANG MAMPIR MOHON ISI BUKU TAMUNYA YA, TRIM'S ?